Advertisement
Advertisement
Penundaan SKB Pembubaran Ahmadiyah Bisa Memancing Konflik
Senin, 12 Mei 2008

Adnan Buyung Nasution memotori gerakan penggagalan SKB pembubaran Ahmadiyah. Tekanan internasional dimainkan. Pemerintah terkesan gamang. Ancaman konflik horisontal membayang. Bagi mainstream Umat Islam Indonesia, pembubaran Ahmadiyah merupakan harga mati.

 

Belum terbitnya Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri ( Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, Jaksa Agung)  tentang Pembubaran Ahmadiyah dinilai banyak pihak bisa menimbulkan kerusuhan dan konflik agama. Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai pemerintah terkesan gamang dalam menghadapi aliran Ahmadiyah dan karenanya  penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri  terus ditunda-tunda. Ditegaskannya : “NU menganggap Ahmadiyah sebagai aliran yang menyimpang dari ajaran Islam. NU  berkewajiban meluruskan ajaran yang  menyimpang melalui pendekatan dakwah dan  pencerahan agama dan jangan sampai ada orang NU yang masuk ke sana,” ujarnya.  Hal senada juga disampaikan oleh Tim Pengacara Muslim (TPM) pimpinan Mahendradata. Selasa kemarin (6/5) TPM menyampaikan pernyataan sikap berkenaan belum keluarnya SKB Pembubaran Ahmadiyah.
 
Dalam Konferensi Pers yang berlangsung Kantor Mahendradata di daerah Fatmawati Jalkarta Selatan, TPM menghadirkan Ustadz Abubakar Ba’asyir (Ketua  MMI), Habib Rizieq (Ketua FPI). KH. Athian Ali Dai MA (Ulama Bandung ) KH. Ahmad Sukina, habib Husein Assegaf, dan KH. Thoha Abdurrahman.  Abu Bakar Baasyir, yang membacakan pernyataan pers menegaskan : mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan keputusan resmi tentang pelarangan dan pembubaran Ahmadiyah. Penundaan  terbitnya SKB)  berpotensi  menciptakan konflik horizontal. Ditegaskan bahwa jika SKB tidak segera keluar, “dengan terpaksa kami akan meminta bantuan dunia internasional untuk menyelesaikan masalah ini, Baasyir selanjutnya menyatakan, akan  melibatkan Organisasi Konferensi Islam (OKI), Rabithah Alam Islami dan Kepala-kepala Negara Islam.”

 

Terkait dengan jamaah haji Ahmadiyah dari Indonesia, Ba’asyir menegaskan  pihaknya akan meminta Kedutaan Besar Saudi Arabia  di Jakarta, agar melakukan seleksi ketat terhadap setiap calon jamaah haji Indonesia. untuk memastikan bahwa tidak ada Jamaah ahmadiyah yang lolos berangkat ke tanah suci. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Saudi yang melarang jamaah Ahmadiyah memasuki kawasan Masjidil Haram.  Tertundanya SKB pembubaran Ahmadiyah agaknya tak bisa dilepaskan dari gencarnya tekanan terhadap pemerintah yang dilakukan para pembela Ahmadiyah.
 
Dimotori Adnan Buyung Nasution (Anggota Dewan Pertimbangan Presiden), para pembela Ahmadiyah dengan berkedok HAM, kebebasan beragama,  melakukan perlawanan habis-habisan untuk menggagalkan SKB tiga Menteri tersebut. Termasuk dalam barisan pembela Ahmadiyah adalah Prof Dr. Syafi’i Maarif, tokoh-tokoh Jaringan Islam Liberal, Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan yang terdiri dari Indonesian Conference on Religion and Peace, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika, KWI, Lembaga Studi Agama dan Filsafat, Gerakan Ahmadiyah Indonesia, dan Sumatra Cultural Institute Medan.   
 
Mereka melakukan demo besar menentang SKB pembubaran Ahmadiyah. Para pembela Ahmadiyah juga melayangkan Surat ke kantor PBB di Jakarta untuk diteruskan ke Jenewa. Mereka sedang melakukan tekanan kepada pemerintah Indonesia bahwa  dunia internasioan akan bereaksi jika SKB dikeluarkan., dan citra Indonesia akan terpuruk. Agak mengherankan, ternyata banyak juga yang membela Ahmadiyah (banyak juga yang mengambil keuntungan dari persoalan Ahmadiyah ini. Apa sih motivasinya...).  Ternyata mereka menerapkan rumusan setan : Musuh dari musuhku adalah kawanku, yang harus dibela.  Adnan Buyung bahkan menegaskan  bersedia pasang badan menjadi tameng bagi Ahmadiyah. Pernyataan itu disampaikan seusainya mengikui rapat membahas draft SKB di Setneg Selasa kemarin. Buyung menyebut FUI, MMI, FPI yang selama ini mendesakkan pembubaran Ahmadiyah bukan wakil masyarakat: “Mereka itu hanya segelintir orang saja”.   
 
Buyung sepertinya mengecilkan organisasi-organisasi Islam yang menginginkan Ahmadiyah dibubarkan. Padahal, yang tergabung dalam Forum Umat Islam saja jumlhnya puluhan : Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia, KISDI ( Komite Indoensia untuk Solidaritas Dunia Islam), Hizbut Tahrir Indonesia, Dewan Masjid indonesia, Al-Irsyad Al-Islamiyah,  Syarikat Islam, Majelis  Mujahidin  Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI),   Badan Kerjasama Pondok Pesantren Indonesia, Perguruan Asy-Syafi’iyyah, BKPRMI, ICMI, FBR, PERTI, MER-C, KAHMI,  Ikadi, Ittihadul Mubalighin,  Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bintang Reformasi (PBR), Tim Pembela Muslim (TPM), Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), Wanita Islam,  dan organisasi-organisasi Islam lainnya.   
 
Sikap ormas-ormas Islam itu sudah bulat. Pembubaran Ahmadiyah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Sudah menjadi harga mati...to be or not to be… Dalam surat terbuka yang dikirim Forum Umat Islam kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditegaskan – pada intinya  bahwa :   Kelompok Ahmadiyah memalsukan aqidah Islam dengan mengakui nabi palsu Mirza Ghulam Ahmad dari India sebagai nabi yang diyakini kebenarannya  Kelompok Ahmadiyah menodai Al-Qur’an dengan Kitab Tadzkirahnya. Kitab ini diklaim oleh Mirza Ghulam hmad dan para pengikutnya sebagai wahyu suci ( wahyun moqoddas)..padahal isinya adalah bajakan terhadap Al-Qur’an dengan cara mencuplik ayat-ayat Al-Qur’an lalu dicampur dengan perkataan Mirza Ghulam Ahmad dan kemudian di klaim sebagai wahyu suci.  
 
Ahmadiyah melanggar HAM umat Islam untuk menjalankan keyakinannya yang benar sesuai ajaran Al-Qur’an dan As-Sunah dengan penodaan dua poin tersebut di atas. Adalah suatu pelanggaran oleh pemerintah bila membiarkan pelanggaran tersebut.  Ahmadiyah melanggar UU No 5/69 jo Pempres No. 1/PNPS/1965 tentang pelanggaran dan penodaan agama oleh sekelompok orang yang membuat-buat ajaran dan mengklaim merupakan ajaran dari ajaran agama asalnya.  Dengan poin-poin tersebut, maka Forum Umat Islam meminta kepada pemerintah untuk membubarkan  kelompok Ahmadiyah (Jemaat Ahmadiyah Indonesia-JAI, dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia-GAI), melarang penyebaran faham Ahmadiyah di seluruh Indonesia, serta menutup semua tempat kegiatannya.

 

Hal ini sejalan dengan Fatwa MUI bahwa Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan serta yang mengakuinya berarti murtad, dan sejalan dengan rekomendasi Bakorpakem bahwa Ahmadiyah setelah melalui penelitian lapangan ternyata tidak berubah keyakinannya, dan karena itu harus dibubarkan.

 

Jaksa Agung Hendarman Supandji berjanji Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri tentang Jamaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) kemungkinan terbit pekan ini “Masih ada draft yang perlu diperbaiki.Pokoknya dalam minggu ini.," kata Hendarman kepada wartawan di gedung bundar Kejaksaan Agung, Selasa (6/5/2008). 

 

Berlarut-larutnya masalah Ahmadiyah ibisa menimbulkan ketidakpastian hukum dan instabilitas politik. Lebih dari itu, mainstream umat Islam Indonesia akan merasa dilecehkan oleh pemerintah. Persoalan Ahmadiyah  sebenarnya merupakan masalah krusial yang sudah lama. Bagai duri dalam daging umat Islam Indonesia. Ahmadiyah mempunyai legalitas dari Kejaksaan Agung sejak 1953,  terus mengembangkan diri, semakin hari semakin membesar dan semakin meresahkan masyarakat.   Adalah Dewan Da’wah yang mempunyai fokus perhatian cukup serius terhadap sepak terjang kesesatan aliran Ahmadiyah ini. Dewan Da’wah melalui LPPI – Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam – pimpinan Amin Djamaludin, terus memantau  Ahmadiyah ini.
 
Melalui majalah Media Dakwah dan penerbitan buku-buku, Dewan Da’wah juga terus menerus memberikan informasi tentang kesesatan Ahmadiyah kepada masyarakat dan umat Islam Indonesia pada khususnya. Amin Djamaluddin sebagai pimpinan LPPI rajin memberikan masukan serta  penjelasan kepada ormas-ormas Islam, DPR, Komnas HAM, MUI, Depag dan berbagai instansi lainnya. LPPI juga sering mengadakan pertemuan dan forum seminar ke berbagai daerah di Indonesia. Maka, dari waktu ke waktu Ahmadiyah kemudian menjadi persoalan nasional. Kita kini, insya Allah  tinggal menunggu detik-detik akhir Ahmadiyah di Indonesia. (msa dari berbagai sumber)
 
< Sebelumnya   Selanjutnya >