Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia menggelar acara Haflah ‘Idul Fithri 1432 H pada Ahad, 25 September 2011 bertempat di Aula Masjid al-Furqon Komplek Dewan Da’wah Pusat. Dalam acara ini, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, memberikan orasi dengan tema: “Peranan Islam dalam Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa”. Sebelumnya Ketua Umum Dewan Da’wah, KH. Syuhada Bahri, membuka acara dengan memberikan sambutan dan setelahnya Ketua Pembina Yayasan Dewan Da’wah, Prof. Dr. AM. Saefuddin, menutup acara dengan tausyiahnya.  Acara ini dihadiri ratusan kaum muslimin dan para tokoh nasonal, seperti AM. Fatwa dan Dr. Fuad Bawazier.

Dalam sambutannya Ustadz Syuhada mengatakan bahwa Indonesia kini tak ubahnya sedang berada di pinggir jurang kehancuran akibat dari beragam masalah yang menimpa. Persoalan korupsi, manipulasi hukum, pembangkangan terhadap syari’ah, hingga dekadensi moral menjadi penyebabnya. Ustadz Syuhada meyakini bahwa hanya gerakan da’wah lah yang dapat menjadi jalan keluar dari masalah bangsa ini. Karena itu ia mengajak semua pihak untuk tetap istiqomah di jalan da’wah.

Sementara Prof. Jimly dalam orasinya menjelaskan bahwa ada dua perspektif dalam melihat perkembangan umat Islam dewasa ini, perspektif optimis dan perspektif pesimis. Perspektif optimis berangkat dari semakin berkembangnya beberapa bagian dari syariat Islam seperti jilbab dan ekonomi syari’ah. Adapun perspektif pesimis berangkat dari fakta semakin tidak diperhitungkannya Islam dan umatnya dalam percaturan politik nasional.

Apalagi, Prof. Jimly menjelaskan, kondisi Indonesia kini sedang berada pada masa transisi dari masa otoriter di zaman orde lama dan orde baru ke zaman demokrasi pasca reformasi. Akibatnya banyak muncul para pemimpin yang ngepop karena tuntutan pemilihan langsung. Di masa ini juga terjadi perubahan UUD-45 dan pembuatan banyak UU baru dalam waktu singkat sehingga menyebabkan terjadinya kekacauan dalam masalah perundang-undangan. Hal ini berdampak pada terjadinya kekacauan dalam struktur pemerintahan. Salah satu indikasinya adalah dibentuknya begitu banyak komisi di negara kita. Hal ini menyebabkan pemerintaha berjalan tidak efektif dan tidak efisien. Sehingga sumber daya banyak dihabiskan di level birokrasi. Belum lagi berubahnya pola hidup masyarakat kita menjadi masyarakat bebas yang tidak diimbangi dengan peraturan sehingga menimbulkan kekacauan dan kesenjangan. Dalam masalah pendapatan masyarakat misalnya, ada orang yang berpenghasilan Rp. 500.000 per bulan tapi di sisi lain ada yang memiliki pendapatan Rp. 500.000.000 per bulan. Jarak kesenjangannya hingga 1 berbanding 1.000. padahal menurutnya di negara-negara maju kesenjangan itu tidak lebih dari 1 berbanding 7.

Untuk menghadapi masalah ini Prof. Jimly mengatakan diperlukan adanya konsolidasi peraturan dan kepemimpinan yang adil dan berkeadilan. Dua hal ini merupakan bagian dari ajaran Islam yang amat penting, hingga seorang pemimpin yang adil -dalam sebuah hadits dijelaskan- akan diberikan ganjaran berupa perlindungan Allah di yaumil hisab kelak.

Prof. Jimly kemudian mengingatkan bahwa kemajuan sebuah negara kini tidak hanya ditentukan oleh negara itu semata, namun juga sangat tergantung pada pasar dan civil society. Sehingga tiga bagian ini; negara, pasar dan civil society harus secara bersama memajukan Negara. Karena itu ia menyimpulkan bahwa gerakan da’wah memiliki tugas untuk memberikan bimbingan moral kepada tiga bagian itu agar negara ini dikelola oleh orang-orang yang tidak hanya profesional tapi juga amanah.

Adapun Pak AM. Saefuddin dalam tausyiahnya mengingatkan umat Islam untuk memprioritaskan akhlak, termasuk dalam gerakan da’wah. Sebab menurutnya, dengan menukil perkataan seorang filosof Cina, jika akhlak sudah hiang maka akan hilanglah segalanya. Dan Indonesia kini sedang kehilangan akhlak. Untuk menghadapinya ia mendorong Dewan Da’wah dan ormas Islam lainnya agar senantiasa bersilaturahim dan bekerjasama dalam menjalankan gerakan da’wah di Indonesia, “Mari bersatu dan berbagi tugas,” tegasnya. (Abu Dzakir)