PULO didirikan pada tahun 1968 di Pakistan dan disahkan di Arafah oleh para ulama Pattani. Penggagas utama PULO adalah Kabir Abdurrahman yang notabene adalah sahabat baik Almarhum Mohammad Natsir.

Ketua Umum Dewan Da’wah, Ustadz Syuhada Bahri didampingi Sekretaris Umum Dewan Da’wah Ustadz Amlir Syaifa Yasin, Wakil Sekretaris Umum Ustadz Avid Solihin dan Ketua Dewan Da’wah Ustadz Misbach Malim hadir dalam acara ini.

Dalam diskusi tersebut, Ustadz Abu Jihad dari PULO mengemukakan keprihatinanya atas penjajahan yang dilakukan pemerintah Thailand kepada umat muslim di Pattani. Ia mengungkapkan bahwa hingga detik ini kehidupan muslim di selatan Thailand itu tidak lebih baik, bahkan kian memburuk. Pergantian tampuk PM Thailand dari Abhisit Vejjajjiva ke tangan Yingluck Shinawatra pun tidak banyak menghasilkan apa-apa.

“Pergantian PM Thailand dari Partai Demokrat pimpinan Abhisit kepada Partai Phuea Thai tidak membawa perubahan. Pemerintahan Darurat militer masih dietrsukan, bahkan sekarang militer bertambah banyak,” katanya.

Padahal saat kampanye, Partai Phuea Thai berjanji akan mengurangi jumlah tentara mereka di daerah Pattani. Mereka juga bersedia memberikan lapangan pekerjaan bagi para penduduk Pattani. Namun janji itu tidak dipenuhi. Setelah berhasil memenangi Pemilu Thailand, kondisi Muslim di Pattani kian mengkhawatirkan.

Selain itu, Ustadz yang kini dicekal pemerintah Thailand ini tersebut, juga membeberkan sejumlah fakta yang menimpa para wanita Pattani. “Banyak penyalahgunaan wewenang yang dilakukann tentara Thailand. Banyak kasus para wanita Melayu dan para istri Melayu dirogoh-rogoh oleh tentara Thailand,” ujarnya prihatin.

Sayangnya, fakta-fakta seperti ini jarang diketahui banyak orang. Negara jiran seperti Malaysia pun tidak banyak nyali untuk mengungkap. "Sayang sekali koran-koran di Malaysia tidak berani menyiarkan. Berita pembunuhan penjajah Thailand tidak ada, yang ada berita pejuang Pattani yang membunuh tentara Siam," bebernya kecewa.

Pemerintah Thailand memang sengaja menutup rapat akses untuk mendapatkan informasi mengenai ketidakadilan terhadap muslim Pattani. Mereka tidak mau kekejaman para tentara Thailand terungkap ke media Internasional, “Jika ada wisatawan mengunjungi Pattani, mereka akan diantar pihak pemerintah. Nanti warga disuruh berbohong bahwa keadaan di Pattani baik-baik saja. Kalau tidak, wah besoknya sudah hilang,” imbuhnya.

Selain itu, Ustadz Abu Jihad juga menyampaikan bahwa Penjajahan tentara Thailand terhadap muslim Pattani, ternyata bukan saja secara fisik, namun juga mental. Kini banyak ditemukan anak-anak berumur 6 tahun dibawa ke kamp militer untuk diberikan narkoba. Maka kita hanya tinggal menunggu waktu kehancuran generasi pemuda Islam.

Melihat fenomena tersebut Ustadz yang malang melintang berjuang membebaskan Pattani ini sangat khawatir. Pasalnya, jika kenyataan ini dibiarkan, maka generasi muda Islam Pattani akan habis. “Sepuluh tahun kedepan, kita tidak punya lagi generasi karena sudah rusak moralnya,” ujarnya dengan raut sedih.

Hal ini ternyata belum dihitung dari maraknya program Budhaisasi muslim Pattani. Para generasi muda di Pattani dipaksa beragama Budha sebagai buah dari sikap represif pemerintah Thailand. Karenanya, ia sangat berharap para pelajar di Pattani bisa ditampung di Indonesia untuk belajar agama.

“Selama ini kepergian pelajar Thailand untuk belajar agama ke luar negeri berasal dari kantong kami sendiri. Sedikit sekali kami menerima bantuan. Kami sangat mengharapkan bantuan dari saudara muslim di Indonesia,” pintanya yang sekaligus disambut baik oleh Dewan Da’wah dan Persatuan Islam (Persis).

Beasiswa pendikan bukan tidak ada, akan tetapi pihak pemerintah Thailand bertindak diskriminatif dalam alokasi beasiswa pendidikan. Terasa sekali ketidakadilan mereka kepada umat muslim dan keberpihakan mereka kepada pelajar Budha. “Pemerintah (Thailand) hanya memberikan beasiswa kepada pelajar Budha, sedangkan kami tidak. Meski pelajar-pelajar muslim Pattani lebih pintar dari mereka,” lirihnya.

Meski demikian, sekolah-sekolah Islam masih setia berdiri di Pattani. Mereka sadar pendidikan adalah jalur untuk mempertahankan identitas mereka sebagai umat muslim. Namun lagi-lagi, pemerintah tidak tinggal diam. Kurikulum sekolah pun tidak lepas dari intervensi. Salah satunya adalah menghapus kurikulum Jihad. Padahal Jihad adalah kunci membebaskan Pattani dari kekejaman pemerintah dan tentara sekaligus menegakkan Syariat Islam di bumi Pattani Darussalam.

“Memang ada sekolah Islam, tapi semua sekolah Islam harus mengikuti kurikulum Thailand. Jihad tidak boleh diajarkan, ” imbuhnya. (Pz/eramuslim)

Pertemuan Muslim Pattani dengan Ormas dan Media Islam di Gedung Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (7/12)